RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN RKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

Rapat Koordinasi Persiapan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 merupakan salah satu kegiatan yang didasarkan pada Permendagri 86 Tahun 2017. Alur perencanaan dokumen RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang membutuhkan penjaringan Permasalahan dan Isu Strategis daerah berdasarkan hasil capaian indikator makro daerah dan kondisi situasi terkini daerah Kabupaten Lombok Barat.

Rakor ini dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Desember 2022 bertempat di Aula Hotel Montana, Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Rakor ini dihadiri oleh Asisten II Lombok Barat, Tim Dewan Riset Daerah serta Seluruh jajaran di BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat. Rakor terlaksana dengan baik dan dengan diskusi yang berfokus pada kajian permasalahan dan isu strategis daerah yang kemudian akan menjadi konsep dasar perumusan tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah. Adapun isi Rapat Koordinasi ini diawali pembukaan dan pemaparan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat Bapak H.Akhmad Saikhu terkait capaian target indikator dan kondisi Lombok Barat, kemudian dilanjutkan penyampaian masukan dan saran dari Tim Dewan Riset Daerah yang diketuai oleh Profesor Muazar dan kemudian diakhir disimpulkan dan ditutup oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat

Pembukaan dan Pemaparan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat

Kepala BAPPEDA menyampaikan gambaran alur proses penyusunan RKPD Tahun 2024 dan dilanjutkan memaparkan kondisi capaian target Indikator Makro Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kepala BAPPEDA menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah dapat memenuhi beberapa target indikator RPJMD Tahun 2019-2024 walaupun masih terdapat indikator yang belum memenuhi target. Adapun beberapa indicator RPJMD yang telah tercapai atau memenuhi target indikator RPJMD yaitu IKM, Opini BPK, Persentase wilayah terhubung dengan pusat perekonomian, Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak, Persentase Angka Kemiskinan, Usia Harapan Hidup (UHH), Kabupaten Layak Anak, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Ketahanan Daerah. Disisi lain, beberapa indicator yang belum memenuhi target diantaranya Nilai AKIP Daerah, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Nilai PDRB Perkapita (ADHK), Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Dari 20 Indikator Kinerja Utama, 9 belum tercapai dan 11 sudah tercapai. Dari capaian ini kita bersama mencari permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah yang akan disusun pada RKPD Tahun 2024. Adapun permaslahan yang sudah disusun yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Dimensi Pengetahuan yang rendah (RLS No. 8 di NTB, 480 Nasional & HLS No 4 di NTB, 99 Nasional), dan Kesetaraan Gender
3. Masih tingginya tingkat pengangguran (3 besar di NTB)
4. Kualitas Infrastruktur belum optimal, dan belum tuntasnya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan (Kualitas Air Sungai dan Tutupan Lahan dibawah capaian nasional)
6. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah (Nilai AKIP)

Adapun isu strategis yang direncanakan yaitu :

1. Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi  Yang Berkelanjutan, Iklim Investasi Yang Kondusif
2. Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan (Paket A & B), Kesetaraan Gender
3. Penurunan Pengangguran
4. Kualitas Infrastruktur, Perumahan Dan Permukiman
5. Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Air Sungai, Dan Alih Fungsi Lahan),
6. Reformasi Birokrasi Tematik

Dan untuk Tema pada RKPD 2024 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Manusia, Infrastruktur  dan Lingkungan serta Reformasi Birokrasi” dan tentunya akan diselaraskan dengan tema Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Profesor Muazar Ketua DRD menyampaikan tanggapan terhadap penyampaian Kepala BAPPEDA terhadap capaian Target Indikator Daerah. Prof Muazar juga menyampaikan isu strategis yang menjadi prioritas di tahun 2024 yaitu :

1. Produktivitas Daya Saing
2. Penurunan Pengangguran
3. Peningkatan Infrastruktur

Masukan dari Tim Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Barat

1. Ibu Rini. Factor ekonomi menjadi penunjang utama dalam pembangunan daerah. perlu dianalisis potensi kabupaten Lombok barat dalam pendukung perekonomian. Pariwisata menjadi potensi besar dalam peningkatan ekonomi Lombok Barat. Senggigi perlu suatu kegiatan inovatif untuk peningkatan daya Tarik dengan melibatkan semua pihak secara pentahelix collaboration. Meminta bantuan dukungan kementrian dan semua Lembaga terkait.

Sekotong memiliki potensi besar juga terhadap pengembangan pariwisata di Lombok barat. Sekotong perlu dikembangkan sebagaimana mandalika yang menjadi penunjang daerah. pemda perlu startegi agar dsapat didengar oleh pemerintah pusat.

Menganalisis permasalahan pembangunan RTG yang masih mencapai persentase 40%-50%. Dengan kondisi yang ada pembangunan RTG perlu dikembangkan melalui masyarakat sendiri untuk pengembangan rumah inti dengan konsep tahan gempa.secara persentase kendala yang dihadapi dalam progress pembangunan RTG adalah masalah pendanaan.

Kemudian terkait Kawasan layak huni masayarakat perlu diprogramkan dengan baik dan juga terkait Kawasan kumuh perlu ditangani. Dan kiranya permasalahan utamanya apa sehingga kita dapat Bersama mencari solusi dan strategi Bersama. Kemudian Bu Rini menyampaikan juga, rumah Bambu Plester. Rumah full bambu yang tahan gempa dan lebih murah. Dan ini akan sangat menunjang dalam pembangunan rumah tahan gempa dan layak huni.

2. Dr. Budi Sastre, kerangka kerja yang digunakan seperti biasa dan bisa digunakan.. analisis situasi berupa capaian indicator menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Pemulihan ekonomi Lombok barat apakah sudah pulih. Konsep yang perlu dipahami adalah ketahanan atau pemulihan. Terjadi ketimpangan secara konsep kualitas lingkungan hidup dengan pertumbuhan penduduk  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dokumen RKPD tidak sesuai dengan kondisi eksisting karena belum menganalisis dan memprediksi situasi tahun 2024. Asumsi-asumsi global perlu dipahami untuk pemenuhan kebutuhan primer bukan sekedar sekunder. Terkait inflasi, data BPS belum sepenuhnya menggambarkan inflasi. Regulasi terkait penilaian.

Buat scenario asumsi pesimis agar siap menghadapi situasi dan ketidak[astian global. Jika kita melihat scenario APBN, APBN mencanangkan scenario pesimis untuk menghadapi ketidakpastian global. Jadi perencanaan akan diarahkan pada ketahanan dan recovery dalam menghadapi berbagai tantangan kondisi yang kemungkinan terjadi.

Kemudian Pak Sastre menanyakan dan menyampaikan ukuran kualitas perlu dirumuskan spesifikasi prioritas baik RLS dan sebagainya apakah RLS menggambarkan kualitas SDM Lombok barat. Disisi lain Sinergi perencanaan pembangunan antara provinsi dan antar kabupaten/kota perlu dikembangkan strategi linkmatch secara sectoral dan spasial. Peningkatan daya Tarik dan multieffect pertumbuhan ekonomi perlu direncanakan. Untuk wilayah sekotong dikembangkan baik secara regulasi dan strategi.

3. Pak Salahudin, saya lebih focus kepada Human Resourches. Kita punya persepsi untuk kemajuan daerah itu optimis.potensi penyangga ekonomi sudah mulai dikembangkan di wilayah selatan, gula aren, peternakan ayam dan lainnya. Kawasan ekonomi penyangga ini penting untuk kita kembangkan atau pengembangan ekonomi mikro. Kemudian potensi digitalisasi atau teknologi dari pemuda. Dibutuhkan perencanaan sistem untuk pengembangan prestasi dan inovasi. Dan yang ketiga pemberdayaan potensi perempuan dan pemuda dalam pengembangan ekonomi.

4. Pak Asisten II, menyampaikan perencanaan sinergis baik RPJPD dan RPJMD sebagai bahan acuan RKPD. Kemudian pak asisten menyampaiakan, selain potensi darat kita juga perlu memperhatikan potensi galangan kapal. Trend hasil laut Lombok Barat Rumput Laut dan ikan tuna perlu menjadi pemikiran kita selain eksport produk pertanian seperti vanili dan kopi.

Kondisi gempa atau benca alam perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dalam pembangunan Lombok barat.serta edukasi terhadap siaga bencana.

Pembangunan Kawasan lsd / Kawasan pertanian. Lombok Barat belum menetapkan Kawasan LSD sehingga perlu diperhatikan Bersama dan diselesaikan. Penetapan RTRW dan Penetapan PUTR dari foto satelit menjadi pertimbangan dan kajian kita untuk perencanaan tahun 2024. Penanggulangan Inflasi menjadi perhatian Bersama.dan analisis serta perencanaan mari kita kaji Bersama agar dapat mensejahterakan masyarakat.

5. Pak Najam, perlu dilaksanakan pola kolaboratif untuk menuntaskan janji Bupati dalam indicator terget yang belum tercapai. Misi 4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat cerdas. Stunting menjadi perhatian penuh bapak Bupati untuk diturunkan 1 digit di akhir periode Bupati Lombok Barat.kemudian pemulihan pasca pandemic kita perlu selesaikan Bersama secara kolaboratif.

Atensi Bersama juga untuk kita semua terhadap RTRW Lombok Barat yang telah ditetapkan. Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi, kita punya badan usaha milik daerah PT.TRIPAT untuk kita kembangkan agar bisa memiliki daya saing.

Kesimpulan dan Penutup Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat

Kepala BAPPEDA, menyampaikan perencanaan secara teknokratik tapi juga perlu dipertimbangkan secara Politik.pembangunan sekotong terdapat 2 persepsi antara pengembangan pariwisata atau pertambangan dan kondisi saat ini keduanya diupayakan dan berjalan. .

Tujuan Rapat Koordinasi ini sebagai agenda menerima masukan dari Dewan Riset Daerah untuk nantinya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2024. Dan tentunya pertemuan berikutnya kami akan mengundang kembali Tim DRD dalam forum konsultasi public dalam penyusunan RKPD 2024.

Terima Kasih !

Follow us on Instagram @bappeda.lombokbarat

Penulis : Muhammad Satrio Ramadhan, S.IP