Pada hari Kamis (26/01/2023), bertempat di Ruang Rapat Jayengrane, Kantor Bupati Lombok Barat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dan perwakilan setiap elemen masyarakat. 

Forum Konsultasi Publik merupakan Forum untuk bermusyawarah terkait perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. FKP yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara hybrid melalui Offline di Aula Jayangrana dan Online melaalui Zoom Meeting. Dihadiri oleh lebih dari 100 Peserta Forum ini dapat terlaksana dengan baik dan diskusi berlangsung dengan hangat.

Adapun berbagai masukan yang dapat ditampung dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2024 diantaranya :

1. Wakil Bupati Lombok Barat

Wakil Bupati Lombok Barat menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMD Lombok Barat dan pasangan Zaitun dan tahun 2024 adalah tahun politik untuk gawe besar pileg dan pilkada. Harapan Target RPJMD bisa terwujud dan visi misi Lombok barat dapat diwujudkan Bersama secara kolaboratif. Wakil Bupati juga berharap terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan baik. Wakil Bupati menegaskan bahwa Lombok Barat harus memenuhi target Nilai AKIP, PDRB Per-kapita, Nilai  Investasi, TPT, RLS, ALS, Indeks Pembangunan Gender, penuntasan kemiskinan ekstream 2024, Penurunan stunting serta menjaga inflasi daerah dalam kondisi ideal.

2. Kepala Bappeda Provinsi NTB

Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Lombok Barat atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan dan dalam kesempatan ini menyampaikan paparan capaian indicator makro Provinsi dan menyampaikan saran dan masukan untuk Kabupaten Lombok Barat diantaranya :

1. Penguatan data/dokumen untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik;
2. Kolaborasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Provinsi NTB dengan Kabupaten Lombok Barat;
3. Mendukung isu strategis terkait IPM, kemiskinan, stunting, lingkungan dan persampahan, rehabilitasi hutan dan lahan dan pertambangan illegal;
4. Mendorong peningkatan tata Kelola daya saing dan SDG’s;
5. Membangun system monitoring dan evaluasi yang andal untuk mengukur capaian kinerja.

3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat menyampaikan paparan terkait capaian dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan menyampaikan bahwa

tahun perencanaan 2024 Lombok Barat harus focus untuk pemenuhan target-target RPJMD yang belum tercapai dan terkait isu strategis masyarakat seperti stunting dan kekeringan perlu diperjuangkan.

Diakhir Ketua DPRD menanggapi Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil bahwa akan membantu pengadaan alat pendukung pelayanan Adminduk.

4. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menyampaikan pentingnya Jaminan Asuransi untuk petani dalam menghadapi gagal panen (JASINDO), kemudian disampaikan juga terkait pentingnya RPH Banyumulek untuk mendukung peternak local di Lombok Barat. Terakhir Sekretaris Dinas Pertanian menegaskan bahwa mengatasi inflasi daerah adalah dengan ketahanan pangan dan hal ini juga menjadi prioritas nasional dalam penanganan inflasi nasional.

5. Fungsional Perencana Dinas Sosial

Pejabat Fungsional Perencana di Dinas Sosial menyampaikan masukan dan saran yaitu untuk perubahan atau refoccussing anggaran harus tetap mempertahankan Program yang mendukung target SPM.

6. Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa saat ini kondisi masyarakat Lombok Barat masih belum seluruhnya memiliki E-KTP. Kios Adminduk di Desa perlu diperhatikan dan dimaksimalkan fungsi pelayanannya, membuka pelayanan berbasis digital, serta dibutuhkannya pengadaan alat pendukung pelayanan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Summith Institute for Development

Perwakilan dari Summith Institute for Development menyampaikan bagaimana kegiatan dan kontribusi mereka terhadap masalah Ibu dan Anak serta berharap dapat dilibatkan dalam kegiatan di Pemerintah Daerah dalam penuntasan masalah Ibu dan Anak.

Selain masukan dan usulan diatas adapun berbagai masukan secara tertulis dari berbagai pihak yang hadir secara Online yang isinya sangat positif diantaranya terkait dengan Mendukung Capaian IKU/IKK, Mendukung Tercapainya SPM, Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Mengakomodir Usulan Aspirasi Masyarakat (Musrenbang), Penguatan Ketahanan Pangan, Mendukung Aspirasi Anak Lombok Barat, memperhatikan kaum Disabilitas, Penurunan Stunting, Menurunkan Kemiskinan, Pemberdayaan Pemuda, Pembangunan SDM, Pemberdayaan Desa, Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberian Bantuan Sosial. Semua masukan dan usulan diterima oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.