Bupati Lobar Terpilih : Sejahtera Dari Desa
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bappeda Lombok Barat melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2026 di Hotel Merumata Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Kamis 13 Februari 2025. Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Lobar H.Ilham, Bupati Lobar terpilih H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua DPRD Lobar, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Pj. Sekda Lobar, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala BPS Lobar, Ketua tim penggerak PKK, para Camat, Sejumlah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Akademisi, Ketua Lembaga, Perwakilan Dewan Anak, Perempuan dan perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Lombok Barat dan tamu undangan lainnya
Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat terpilih H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan forum ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran terhadap rencana Pemerintah Satu Tahun kedepan. Menurutnya konsultasi publik rancangan awal RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD yang memang mutlak disusun oleh kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun ke depan. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembahasan RPJMD sehingga diharapkan semua pihak dapat memberikan masukan untuk kemajuan daerah. Hal ini agar visi mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan dapat terwujud. "Forum konsultasi publik ini sangat penting untuk menyampaikan seluruh gagasan dan saran yang baik dari masing-masing kepala perangkat daerah dan berbagai pihak," ujarnya.
L. Ahmad Zaini mengatakan dalam proses ini ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian yaitu tentang visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Hal ini seperti yang tercantum dalam visi dan misi kami yaitu mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Tentu hal ini diikuti oleh berbagai program antaralain mewujudkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Lombok Barat yang unggul, maju, dan berdaya saing serta mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut Ia mengatakan, ada 9 aksi yang tertuang dalam rencana kerja 5 tahun ke depan. Salah satu yang menjadi pokok utamanya adalah program sejahtera dari desa yang menjadi unggulan utama. Pihaknya mengangkat program sejahtera dari desa, karena pada hakikatnya pemerataan pembangunan itu harus berbasis desa dan menggali seluruh potensi segmentasi dari setiap desa. "Mari bersama masyarakat dan seluruh elemen agar tetap bersinergi dalam membantu pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat dimulai dari desa. Sejahtera dari desa untuk kita semua" harapnya.
Sementara itu PJ. Bupati Lombok Barat H. Ilham mengatakan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati terpilih menjadi acuan utama dalam menyusun berbagai perencanaan program pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di Lombok Barat. Dimana nantinya visi dan misi tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat. "Tentu ini menjadi petunjuk bagi kita semua, baik Bappeda dan rekan-rekan semua dalam pembahasan RPJMD yang sedang berproses agar mengcover seluruh yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih," ungkapnya.
Pada sesi panel dan diskusi, penyampaian materi terkait perencanaan pembangunan dan pokok pokok pikiran DPRD disampaikan oleh Bappeda Provinsi NTB, Wakil Ketua DPRD Lobar dan Kepala Bappeda Lobar dipandu oleh Sekretaris Bappeda, Nanda Kurniawan, ST, MT.
Firmanysah, S.Hut, M. Si, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB dalam paparannya menyampaikan ringkasan Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025 2029. Dalam materinya ditekankan pada konteks dan urgensi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJPD NTB dan RPJMN NTB 2025-2029. Disampaikan pula bahwa selanjutnya Kabupaten/Kota juga wajib mempedomani dokumen dokumen perencanaan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Lobar, Tarmizi dalam kesempatan selanjutnya menyampaikan terkait pokok pokok pikiran DRPD. Penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD sangat diperlukan guna menjamin pencapaian indikator pembangunan daerah. Seluruh pihak perlu membangun kerja sama yang sinergis dan inklusif dalam merumuskan program dan kegiatan guna menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tersebut untuk pencapaian indikator pembangunan daerah. Perlu dibangun komitmen bahwa pencapaian indikator dan keberlanjutan pembangunan daerah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.
Selanjutnya Kepala Bappeda, H. Akhmad Saikhu, SE, MM menyampaikan terkait Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan yang perlu dilaksanakan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan dan rancangan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel," jelasnya.
Lebih lanjut Kepala Bappeda memaparkan tentang hasil evaluasi capaian indikator makro pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024, Lombok Barat menunjukkan kemajuan yang progresif diantaranya : 1.Indeks pembangunan manusia yang meningkat dari 68,03 pada tahun 2019 menjadi 72,70 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,67 poin, 2. Angka kemiskinan menurun dari 15,17% pada tahun 2019 menjadi 12,65% pada tahun 2024, 3. Angka pengangguran terbuka menurun dari 3,76% pada tahun 2019 menjadi 2,75% pada tahun 2024, 4. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan 3,8% pada tahun 2019 menjadi 5,03% pada tahun 2023. "Semua capaian-capaian tersebut masih dapat kita tingkatkan melalui produktivitas kinerja, dan berbagai Inovasi serta esensi yang di lakukan dengan baik," paparnya.
Pada sesi diskusi beberapa peserta memberikan saran dan masukan terkait penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026. Selain melalui forum ini, Bappeda sebagai pihak penyelenggara menyediakan media penyampaian saran dan masukan melalui google form http://bappedalobar.my.canva.site/.
Pada akhir sesi dilakukan penandatangan Berita Acara kesepakatan Forum oleh 10 (sepuluh) peserta dari berbagai unsur. Forum konsultasi publik terselenggara baik dan lancar. Diharapkan hasil dari forum ini dapat menjadi penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026. (RMY)
