headerphoto

LOMBOK BARAT UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU

KUA 2017

KUA2017.jpg

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017


Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Penyusunan APBD Tahun 2017 di Kabupaten Lombok Barat harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.


KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Terbitnya dokumen KUA merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai implementasi RKPD. Hal ini selanjutnya difungsikan sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).


Penyusunan KUA dan PPAS pemerintah Kabupaten Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang RKPD Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017, dan RKPD Provinsi Tahun 2017. Dominannya dana transfer dalam struktur pendapatan daerah mengakibatkan kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh pada kebijakan perencanaan pembangunan di daerah.


Rancangan KUA yang memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan pembagian kewenangan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan KUA Tahun Anggaran 2017 juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan KUA dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bertujuan untuk dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.


 

Unduh KUA Kab. Lombok Barat Tahun 2017