headerphoto

TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL MENUJU LOMBOK BARAT BANGKIT

Pedoman Penyusunan RKPD

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

(Lampiran V Permendagri No. 54 Tahun 2010)

 

 

Pengertian RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,  baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

 

Landasan Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Fungsi RKPD

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

  1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
  2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
  3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD
  4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD
  5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
  6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah
  7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD
  8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat
  9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

 

Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

 

Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu :

  1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)
  2. Pendekatan Politis dan Demokratis
  3. Pendekatan Partisipatif
  4. Pendekatan Top-Down
  5. Pendekatan Bottom-Up

 

Sistematika Penyusunan RKPD

  1. Pendahuluan
  2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
  3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka  Pendanaan
  4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
  5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah