headerphoto

LOMBOK BARAT UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU

Latar Belakang

Untitled Document

Salah satu tugas pokok dari Bappeda adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan,dan salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta melakukan koordinasi  penyusunannya. Output dari tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam bidang perencanaan diantaranya adalah tersusunnya dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Persoalan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS sampai saat ini adalah terletak pada lemahnya tingkat koordinasi. Selanjutnya kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat sinkronisasiantar dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan APBD. Kondisi kurang sinkronya RKPD dengan KUA-PPAS juga disebabkan karena kurang sinkronnya RKA-SKPD dengan KUA-PPAS. Selanjutnya jika keadaan ini dibiarkan maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah yang telah dijabarkan dan ditetapkan di dalam RPJMD dan apabila kondisi ini terjadi pada banyak kabupaten kota di Indonesia maka akan berdampak pula terhadapa capaian pembangunan nasional yang telah tertuang di dalam RPJMN.

 

Selain itu tidak sinkronnya antar dokumen perencanaan di atas berdampak juga terhadap sinergitas kinerja SKPD menjadi rendah, khususnya dalam menyelesaikan isu-isu strategis daerah maupun nasional yang telah tertuang menjadi target pembangunan nasional maupun daerah. Sinergitas antar SKPD sangat diperlukan dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan capain kinerja pembangunan daerah.

 

Mengatasi persoalan kurang sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebutmaka pada kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya wadah bagi aparatur perencana untuk berkumpul dan bekerja memecahkan persoalan-persoalan perencanaan pembangunan daerah. Wadah yang diperlukan untuk menggerakkan sistem tersebut adalah “ Center Plan Clinic (CPC)”  yang di dalamnya terdapat tim kerja sinkronisasi dan sinergitas kinerja pembangunan daerah yang berbasis IT dan memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Mensinkronisasikan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan serta hasil Musrenbang Kabupaten.
  2. Berkoordinasi dengan bidang teknis di Bappeda dan Kasubbag program seluruh SKPD untuk menyiapkan rancangan Renja SKPD.
  3. Berkoordinasi dengan bidang teknis di Bappeda untuk menyiapkan Ranwal RKPD.
  4. Berkoordinasi dengan bidang teknis di Bappeda untuk menyiapkan Ranwal KUA-PPAS
  5. Berkoordinasi dengan Bidang teknis di Bappeda, Kasubbag program seluruh SKPD untuk menyampaikan Renja SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal KUA-PPAS.