headerphoto

LOMBOK BARAT UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU

Urusan Wajib dan Pilihan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan 2 (dua) urusan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan :

A. Urusan Wajib, meliputi 26 (dua puluh enam) urusan yaitu :

  1. Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju.
  3. Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
  4. Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  5. Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan.
  6. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  7. Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  8. Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup.
  9. Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Asset Daerah.
  10. Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Daerah.
  12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Daerah.
  13. Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah.
  14. Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
  16. Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
  17. Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  18. Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh PPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKD, BKD, Inspektorat Kabupaten, Kantor Aset Daerah dan 10 (sepuluh) Kecamatan.
  21. Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan.
  22. Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  23. Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  24. Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
  25. Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  26. Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

 

B. Urusan Pilihan, yang meliputi 8 (delapan) urusan yaitu :

  1. Pertanian yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan.
  2. Kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Dinas Kehutanan.
  3. Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
  4. Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
  5. Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
  6. Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  7. Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  8. Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.