Back to homepage

LP2KD 2017

Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2017

Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati No. 16B/02/Bappeda/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, maka tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Uraian dari tugas TKPKD menyangkut koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sangat diperlukan dalam upaya mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah, mensinkronisasikannya dalam seluruh dokumen perencanaan, melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah dan melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah Pusat dan Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, yang akan berdayaguna secara efektif jika penangnannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab berbagai pihak, serta terkoordinasi dengan baik, bersinergi antar pihak, mempunyai strategi yang jelas, dan terintegrasi antar program-program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurunkan angka kemiskinan telah menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan diperlukan adanya analisis yang kongkrit mengenai gambaran kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif, berkesinambungan dan semakin membaik, maka evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sangat diperlukan dan menjadi kewajiban bagi TKPK untuk menyusunnya.

Unduh Selengkapnya